Soal Hukum Pajak Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Materi Hukum Pajak Beserta Jawaban

1. Metode pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan pajak adalah metode ….
   a. Vouching
   b. Konfirmasi
   c. Langsung
   d. Tidak Langsung
2. Yang bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana pajak adalah ….
   a. Jaksa
   b. Kepolisian
   c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Kejaksaan Agung
   d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
3. Peradilan yang hanya melibatkan pihak Wajib Pajak dengan Fiskus adalah ....
   a. Peradilan Pajak
   b. Peradilan Tata Usaha Negara
   c. Peradilan Administrasi Murni
   d. Peradilan Administrasi Tidak Murni
4. Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dinamakan .....
   a. Wakil Wajib Pajak
   b. Konsultan Pajak
   c. Kuasa Wajib Pajak
   d. Penanggung Pajak
5. Pihak yang berwenang untuk mengurangkan / menghapuskan sanksi administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak adalah : ….
   a. Menteri Keuangan
   b. Pengadilan Pajak
   c. Kepala KPP
   d. Direktur Jenderal Pajak
6. Sejak surat permohonan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama ….
   a. 1 bulan
   b. 6 bulan
   c. 12 bulan
   d. 24 bulan
7. Dasar hukum yang mengatur tentang pemeriksaan pajak adalah ….
   a. Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007
   b. Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2007
   c. Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007
   d. Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2008
8. Permintaan buku, catatan dan dokumen serta data, informasi serta keterangan lain dalam rangka pemeriksaan pajak wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak .....
   a. Paling lama 6 bulan sejak permintaan disampaikan.
   b. Paling lama 4 bulan sejak permintaan disampaikan
   c. Paling lama 3 bulan sejak permintaan disampaikan
   d. Paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan
9. Penghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara, dapat dilakukan atas permintaan dari ….
   a. Direktur Jenderal Pajak
   b. Kepolisian
   c. Menteri Keuangan
   d. Penyidik Pajak
10. Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penitipan Anak adalah merupakan jenis-jenis dari Retribusi ….
    a. Jasa Umum
    b. Jasa Usaha
    c. Perizinan Tertentu
    d. Daerah Khusus
11. Tujuan utama pemerintah melakukan reformasi pajak adalah ….
    a. Menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional
    b. Pajak sebagai pelengkap sumber dana pembangunan
    c. Kemajuan perekonomian dan dunia usaha
    d. Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan
12. Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 adalah ….
    a. Jangka waktu pajak 
    b. Bagian tahun pajak
    c. Asa pajak
    d. Tahun pajak
13. Apabila seorang Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan usahanya dimulai 1 Mei 2008 – 30 April 2009 maka tahun pajaknya menggunakan ….
    a. Tahun 2008
    b. Tahun 2009
    c. Terserah Wajib Pajak
    d. Terserah keputusan Dirjen Pajak
14. Jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat ….
    a. 1 bulan
    b. 3 bulan
    c. 6 bulan
    d. 12 bulan
15. Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil disebut dengan tarif.....
    a. Tetap
    b. Degresif
    c. Progresif
    d. Proporsional
16. Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan warga negara dengan cara mengharuskan warga neragar untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak, hal ini merupakan pendapat dalam teori ….
    a. Perlindungan
    b. Kepentingan
    c. Daya pikul
    d. Asuransi
17. Pemeriksaan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dinamakan pemeriksaan….
    a. Kantor
    b. Lapangan
    c. Rutin
    d. Khusus
18. Penafsiran terhadap undang-undang perpajakan yang tidak diperkenankan untuk digunakan adalah .....
    a. Penafsiran Sosiologis
    b. Penafsiran A Contrario
    c. Penafsiran Otentik
    d. Penafsiran Historis
19. Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan perubahannya dalam UU KUP 2007 adalah persyaratan ….
    a. Subjektif
    b. Objektif
    c. Preventif
    d. Persuasif

Jawaban:

1. c. Langsung
2. d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
3. d. Peradilan Administrasi Tidak Murni
4. d. Penanggung Pajak
5. d. Direktur Jenderal Pajak
6. c. 12 bulan
7. a. Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007
8. d. Paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan
9. c. Menteri Keuangan
10. b. Jasa Usaha
11. a. Menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional
12. c. Asa pajak
13. a. Tahun 2008
14. b. 3 bulan
15. b. Degresif
16. d. Asuransi
17. b. Lapangan
18. b. Penafsiran A Contrario
19. b. Objektif